![]() |
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Sugianto Nanggolah saat Raker pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2024 |
Hal
itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Sugianto Nanggolah usai
Rapat Kerja (Raker) pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran atau TA 2024.
“Hasil
rapat kerja dengan mitra kerja banyak program kerja yang telah disusun saat ini
belum menunjukkan efektivitas dalam mengatasi berbagai permasalahan di Provinsi
Jawa Barat,” keluh Sugianto Nanggolah, Kota Bandung, Senin (5/8/2024).
Komisi
III DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong OPD segera mengevaluasi kembali
program-program kerja yang ada, dan memastikan langkah strategis yang diambil
benar-benar berdampak positif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa
Barat.
“Saya
lihat program-program yang dipresentasikan tadi masih banyak yang tidak efektif
untuk menyelesaikan banyaknya masalah-masalah. Jadi saya pikir perlu ada
inovasi-inovasi program baru yang memang menyelesaikan masalah di Jabar,” tegas
Sugianto Nanggolah.
Selain
itu, dari hasil rapat kerja perubahan rancangan KUA PPAS TA 2024 tidak ada
perubahan besar dalam anggaran. Hanya pergeseran karena hampir semua mitra
kerja melakukan efisiensi, sehingga beberapa program digeser.
Untuk
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya direncanakan diperkirakan akan tersisa akhir tahun
anggaran ini.
![]() |
Raker Komisi III dgn Mitra, bahas RP KUA-PPAS TA 2024 |
“Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan dana perimbangan. Dari pajak
daerah, terdapat lima komponen utama yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok. Selain itu, ada juga pajak
baru yaitu pajak alat berat,” kata Dedi Taufik.
Untuk
diketahui Raker pembahasan perubahan rancangan KUA PPAS TA 2O24 dipimpin
langsung Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Phinera Wijaya, turut mendampingi
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Sugianto Nanggolah, hadir pula anggota
Komisi III DPRD Jawa Barat bersama mitra kerja satu diantaranya; Bapenda, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro BUMD, Investasi dan
Administrasi (BIA), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP). (adv/sein).