.jpeg) |
| Pj Wali kota Bandung Bambang Tirtoyuliono |
Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang
Tirtoyuliono menyerahkan langsung kepada Kepala OPD dan Camat, di Pendopo Wali
Kota Bandung, Selasa 20 Agustus 2024.
Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk
membayar belanja yang dibebankan pada APBD.
"Ini penting karena bisa lebih
efektif pengelolaan keuangan. Selain itu juga lebih transparan. Semuanya by
digital, tetapi saya minta kepada bjb dan BI (Bank Indonesia) sebagai
pengawasan untuk terus melakukan evaluasi," kata Bambang.
"Harapan saya tahun 2025, semua
OPD dan kecamatan di Kota Bandung bisa menggunakan KKPD. Untuk hari ini baru 10
OPD, 2 di antaranya kecamatan," ungkap Bambang.
Ia mengungkapkan, saat ini jenis
belanja bisa digunakan untuk perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa.
"Ada 2 jenis transaksi yang baru
bisa digunakan yaitu belanja perjalanan dinas dan barang jasa," tegas
Bambang.
Menurut Bambang, perbedaan dengan
konvensional atau transaksi biasa yaitu lebih signifikan dan cepat waktunya.
"Tentunya ini lebih transparan
dan kita juga tidak menggunakan uang tunai, sehingga jam berapun kalau tatanan
adminitrasi terpenuhi itu bisa digunakan (transaksi)," bebernya.
"Dalam bekerja itu terkadang
dapat penugasan bisa sore bahkan malam hari,
sehingga jika administrasi sudah selesai bisa digunakan kartu ini,"
tambahnya.
Saat ini yang bisa menggunakan KKPD
baru kepala OPD, camat, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) atau bendahara.
"Tentunya yang memegang kartu ini
terbatas yaitu Kepala OPD, PPK atau bendahara, supaya ini bisa
terkontrol," tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung, Agus Slamet Firdaus
mengungkapkan, tujuan hadirnya KKPD agar efisiensi biaya administrasi
fleksibilitas, kemudahan dan jangkauan pemakaian secara luas.
Termasuk untuk belanja secara
elektronik, seperti media dalam jaringan dan toko daring.
"Tujuan penggunaan KKPD untuk
efisiensi biaya, adminitrasi lebih mudah dan fleksibilitas jangkauan yang
luas," ujarnya.
Selain itu, KKPD bisa meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi Cost of Fund atau Idle Cash danmengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai.
 |
| Penyerahan secara simbolis penggunaan Kartu Kredit Pemda |
1. Inspektorat
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
4. Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
5. Badan Pendapatan Daerah
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Bagian Umum dan Bagian Perkapeg
Setda
9. Kecamatan Antapani
10. Kecamatan Arcamanik. (yan/red).
