 |
| Anggota DPRD Jabar Andri Gunawan sat menjadi narsum di Basa Basi Podcast PWI Kota Bandung |
Sementara anggaran untuk peningkatan
pelayanan pada masyarakat sangat kecil,
hal ini tentunya berbanding terbalik dengan anggaran untuk perjalanan Dinas dan kegiatan
bersifat seremonial.
"Kita itu harus mikirin sekarang
bagaimana over head cost kita itu rendah tetapi service cost kita bisa naik.
Jadi hal-hal yang bersifat seremonial sudahi-lah," ujarnya saat menjadi
narasumber di Basa Basi Podcast PWI Kota Bandung, Senin (26/8/2024).
Untuk itu, kata Andri, pertama-tama
dibutuhkan intervensi dari pengelola kebijakan dalam meningkatkan mutu
pendidikan sejak usia dini.
Menurutnya, untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kota (Pemkot)
Bandung harus memulai dari tingkat PAUD.
"Saya mau PAUD kita semua
memiliki standar pengajaran dan standar pelayanan yang sama, pemerintah harus
intervensi. APBD kita itu Rp7,4 triliun, tapi masa harus terus-terusan habis
untuk urusan studi banding," ungkapnya.
"Terus masa terus-terusan dipake
untuk peresmian kantor anu-lah, dengan seragam yang sama, Snack dan juga
panggung segala macem. Nah kita mau ngapain," sentil Andri.
Dikatakan Andri, untuk mempersiapkan
SDM Kota Bandung menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan road map yang jelas.
Dirinya memandang hal itu sudah ada, namun sayang tidak didukung dengan
anggaran yang serius.
Salah satu program yang dinilai baik,
yakni Cempor, program yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
Kota Bandung.
"Saya sudah melihat upaya ini
ada. Di Dispora ada program yang namanya Cempor. Kalau yang jelek kita maki
kalau yang bagus ya kita puji," ujarnya.
"Cempor ini, anak-anak dikumpulin
dikasih soft skill. Dikasih kemampuan fotografi, video segala macem. Hanya saja
anggarannya dalam satu tahun cuma Rp1 miliar, sementara perjalanan dinas kita
anggarkan dalam setahun lebih dari Rp100 miliar, untuk belanja Mamin (makan
minum) overhead cost itu Rp100 miliar lebih," ungkapnya heran.
"Sementara program bagus hanya
dikasih satu miliar setahun. Kalau saya buka data APBD barangkali mengerikan
lah, saya takut ada demo lagi berjilid-jilid," tuturnya.
Karenanya, Andri yang hingga kini
masih menjabat Ketua Karang Taruna Kota Bandung ini menegaskan bahwa kondisi
seperti itu masih terjadi.
"Maksudnya, itulah pesan yang mau
kita sampaikan," tegasnya.
Dirinya blak-blakan mengaku, ke depan
bila menjadi anggota dewan secara ekonomi bukannya tumbuh ke atas tapi justru
harus ke bawah. Singkatnya, harus ada manfaat yang lebih besar manakala bisa
mengawal ruang-ruang kebijakan yang bisa dirasakan orang banyak.
"Jujur aja, secara materi jadi
anggota dewan itu gajinya kecil, barangkali hanya seperempat dari apa yang saya
dapat sebagai pengusaha. Tapi dari ruang pengabdian, dari ruang apa yang bisa
kita lakukan buat orang banyak ini yang menarik," tutur Andri Gunawan. (*)
