BPDAS Ketahun Gelar Workshop Peningkatan bagi KKMD Provinsi Bengkulu

Klik

 Kepala BPDAS Ketahun Sigit Haryadi dan Gubernur Bengkulu  Rohidin Mersyah dalam acara pembukaan Workshop Peningkatan KKMD Prov Bengkulu.

     

BANGKULU, ---  Kementerian LHK Republik Indonesia melalui Dirjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan serta Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove (RPDM) dengan BPDAS Ketahun sebagai leading sector pengelolaan mangrove di Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Mangrove Daerah Provinsi Bengkulu (KKMD).

Kegiatan workshop peningkatan KKMD yang fasilitasi dari Mangroves for Coastal Resilience Project dan Dirjend Pengelolaan DAS  dan Direktorat RPDM , dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 September 2024.

KKMD Provinsi Bengkulu merupakan wadah bagi para pemerhati mangrove yang berasal dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, LSM, swasta, maupun masyarakat untuk bergerak secara bersama-sama dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove.

Menurut Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan DAS BPDAS Ketahun Sodikin S.Sos, M.Si selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Workshop mengatakann, bahwa kegiatan Warkshop dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan mangrove dan memberdayakan masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar hutan mangrove di Provinsi Bengkulu melalui pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Dengan pemberdayaan ini, diharapkan seluruh stakeholder turut berkontribusi dalam pelestarian hutan mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar hutan mangrove, kta Sodikin.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah membuka Workshop

 

Kegiatan workshop ini terdiri dari 2 agenda utama. Agenda pertama yaitu materi ruang berupa pemaparan materi terkait mangrove dari akademisi dan stakeholder terkait dalam hal pengelolaan mangrove di Provinsi Bengkulu serta diskusi yang dilaksanakan di Hotel Santika Bengkulu. Agenda kedua yaitu praktek pengolahan HHBK Teh Mangrove di secretariat KKMD Provinsi Bengkulu dan Study Tour Potensi Wisata Hutan Mangrove di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.

Peserta kegiatan ini terdiri dari seluruh anggota KKMD Provinsi Bengkulu baik Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kerja. Kemudian turut dilibatkan Kelompok Masyarakat peduli Mangrove, Kelompok Tani Hutan Mangrove, Penggiat Ekosistem Mangrove serta BUMN Peduli Mangrove. Turut hadir dalam acara ini instansi terkait pengelolaan mangrove di tingkat Kabupaten serta Forum DAS Provinsi Bengkulu

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA. Dalam sambutannya Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan perhatian serius terhadap ekosistem mangrove dan wilayah pesisir dikarenakan

Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang 525 kilometer yang meliputi 7 kabupaten/kota. Mangrove memiliki fungsi ekologis yang penting untuk masyarakat disamping fungsi ekonomi lainnya.

Rohidin Mersyah berpesan Kelembagaan KKMD harus berorientasi pada produktivitas, dengan menghasilkan output dan outcome yang jelas. Selain itu, KKMD hendaknya menjadi motor penggerak perilaku cinta mangrove sejak usia dini.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama penggiat berupaya memberikan kontribusi diantaranya dengan menerbitkan literasi konservasi mangrove sejak dini. Ini bisa menjadi salah satu contoh kecil dan pelecut bagi KKMD untuk memberikan output yang lebih besar lagi, ujarnya.

Setelah pembukaan, kegiatan diisi materi dari beberapa narasumber. Sebagai pemateri pertama adalah Ibu Irna Lestiyaningsih, S.Hut, M.Sc (Kasubdit Rehabilitasi Mangrove Kementerian LHK) yang menyampaikan mengenai Kebijakan Pengelolaan Mangrove di Indonesia.

Dalam penjelasannya, Irna Lestiyaningsih  menekankan pentingnya semua pihak untuk duduk bersama dalam melakukan pengelolan mangrove. KKMD merupakan salah satu wadah diskusi agar pegelolan mangrove dapat terintegrasi. Ini dikarenakan, kewenangan pengelolan mangrove dan wilayah pesisir diamanahkan ke banyak pihak serta mendapat perhatian yang cukup tinggi oleh mata dunia dan penggiat lingkungan.

Ditambahkan oleh Ari Anggoro, S. Pi., M.Si. sebagai akademisi dari Universitas Bengkulu, Sinergitas Multipihak & Masyarakat Bersama KKMD dalam Pengelolaan Mangrove telah berjalan cukup baik namun perlu ditingkatkan. Perhatian pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN telah menghasilkan output berupaya upaya rehabilitasi, dokumen legalitas dan rencana aksi, sarana pendukung dan produk berupa literasi dan konsumsi yang bahannya berasal dari mangrove.

Selanjutnya Kepala BPDAS Ketahun, Bapak Sigit Haryadi, S.Hut., M.Eng., M.Sc. menyampaikan materi tentang Peta One Map Mangrove Nasional, Data dan Peta RU-RHL Mangrove Bengkulu.

Sigit mengatakan, bahwa kondisi terakhir berdasarkan updating tahun 2023, luas mangrove di Provinsi Bengkulu adalah ± 2.756 hektar, yang tersebar di Kawasan Hutan seluas ± 1.600 ha dan di APL seluas ± 1.140 ha.

Menurutnya, BPDAS Ketahun dari tahun 2020 hingga sekarang telah berupaya melakukan rehabilitasi mangrove dengan total luas 75 hektar dengan lokus di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara (Pulau Enggano). 

Study Tour Potensi Wisata Hutan Mangrove

Ditambahkan oleh Kepala Dinas LHK yang diwakili oleh Adi Yanuar F, S.E, M. Ak. menyampaikan bahwa Dinas LHK Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat diantaranya Fasilitasi Kegiatan Penggiat Mangrove dalam memperoleh bibit, mendapatkan Legalitas pemanfaatan kawasan Hutan (Perjanjian Kerja sama dengan BKSDA Bengkulu), Publikasi/Sosialisasi, Pelatihan Pengolahan mangrove menjadi Teh Mangrove (Rekor MURI), Membangun jejaring kerja dengan Pelaku Usaha (PLN Regional Bengkulu).

Sebagai panelis terakhir adalah Hifzon Zawahiri, S.E, M.M. (Kepala BKSDA Bengkulu-Lampung) menyampaikan Pengelolaan Mangrove di dalam Kawasan Hutan dan Rifi Zulhendri dari peggiat Kelompok Mangrove LATUN.

Kepala BKSDA Bengkulu-Lampung memberikan komitmen terhadap pelestarian mangrove baik di dalam maupun di luar Kawasan hutan. LATUN dan beberapa penggiat lainnya di Provinsi Bengkulu telah melakukan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari mangrove, diantaranya keripik, teh, kopi dan dodol. Para penggiat membutuhkan tambahan pengetahuan dari berbagai pihak, karena berdasarkan informasi bahwa olahan mangrove bisa dibuat produk bernilai ekonomi yang lebih tinggi seperti sabun dan pestisida alami.

Pada hari kedua, dilaksanakan praktek Pengolahan HHBK Teh Mangrove dan Pelaksanaan Study Tour Potensi Wisata Hutan Mangrove. Pada kesempatan ini para peserta berkesempatan melihat langsung pembuatan teh mangrove dan melihat nilai ekologis dan estetika dari tegakan mangrove di Kampung Bahari Bengkulu. (*).