Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

DPRD Gelar Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Bandung ke-214

Rabu, 25 September 2024 | 22:35 WIB Last Updated 2024-09-25T15:35:34Z
Klik
Rapat paripurna DPRD Kota Bandung dgn agenda HJKB ke-214



BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke -214, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, (25/9/2024).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya, S.E., S.H., dan Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya S.E., M.M., dan Anggota DPRD Kota Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, juga hadir Pj Wali Kota Bandung A. Koswara, Sekretaris Daerah Kota Bandung Dharmawan, kepala SKPD Pemkot Bandung, serta para tamu dan inohong Kota Bandung.

Pada rapat paripurna tersebut dibacakan berdirinya Kota Bandung, dari awal masa pemerintahan hingga saat ini. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengatakan, persoalan kemiskinan, transportasi, dan ekonomi menjadi tantangan terbesar saat ini di Kota Bandung. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar semakin diperbanyaknya lapangan pekerjaan, terkait masalah ekonomi dan kemiskinan.

Program padat karya perlu semakin diperbanyak di Kota Bandung, karena masyarakat saat ini membutuhkan orang-orang yang pekerjaannya bersifat cepat. Sehingga perputaran ekonomi terjadi di masyarakat.

"Kalau uang berputar di masyarakat artinya pertumbuhan ekonomi akan semakin bagus. Sebab daya beli masyarakat yang sekarang rendah," ujarnya.

Ia menuturkan, saat ini Kota Bandung mau tidak mau menuju kota metropolitan, dan tantangan besarnya warga harus siap sebagai masyarakat metropolitan.

"Mau tidak mau, masyarakat harus siap Kota Bandung menuju kota metropolitan, maka harus disiplin dan semakin kreatif," katanya.

Asep menambahkan, untuk penuntasan masalah transportasi mutlak harus berkolaborasi, karena tidak memungkinkan untuk diselesaikan hanya dari APBD Kota Bandung. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan dengan banyak pihak, pemerintah pusat, Jawa Barat, atau swasta.

"Alhamdulillah beberapa program transportasi ini mulai dicanangkan, seperti program BRT dan BIUTR. Ini menjadi bagian, bagaimana sejumlah infrastruktur untuk mengatasi persoalan kemacetan," ucapnya. (*/ahw).

×
Berita Terbaru Update