 |
| Pj Wali Kota Bandung menyerahkan jawaban resmi terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung kepada Pimpinan DPRD Kota Bandung |
Rapat ini membahas dua Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang APBD Tahun
Anggaran 2025.
Koswara mengapresiasi seluruh fraksi
DPRD atas pandangan, pertanyaan, dan saran yang diberikan.
"Kami atas nama Pemerintah Kota
(Pemkot) Bandung mengucapkan terima kasih atas atensi dan pandangan yang telah
disampaikan oleh seluruh fraksi yang terhormat," ujarnya.
Dalam jawaban tertulisnya, Penjabat
Wali Kota menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap isu-isu strategis yang
diangkat dalam pandangan umum fraksi.
Isu-isu tersebut mencakup peningkatan
kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta
pengelolaan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.
"Rancangan Perubahan APBD 2024
dan APBD 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Tahun Anggaran 2024-2026 yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan
pembangunan kota," jelasnya.
Pada sektor pendidikan, pemerintah
Kota Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui
pelatihan bagi tenaga pendidik serta pemerataan sarana pendidikan.
Di sektor kesehatan, langkah-langkah
konkret dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di
Puskesmas maupun rumah sakit. Selain itu, program Universal Health Coverage
(UHC) juga menjadi prioritas untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat.
Dalam hal pendapatan daerah,
pemerintah berkomitmen untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
Pemkkt Bandung akan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak.
Salah satunnya dengan memanfaatkan
teknologi informasi dalam pemungutan pajak, salah satunya melalui alat pencatat
transaksi yang dapat mengurangi kebocoran pendapatan.
 |
| Pj Wali Kota Bandung A.Koswara |
Terkait pertumbuhan ekonomi lokal,
Penjabat Wali Kota menjelaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong
pemberdayaan UMKM melalui program pendampingan usaha mikro dan fasilitas
pemasaran.
Dalam menyusun APBD 2025, Pemkot
Bandunh mengedepankan pendekatan performance-based budgeting, dengan
menghubungkan output program dengan hasil yang nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut berlangsung
dengan lancar dan dihadiri oleh anggota DPRD serta para pejabat Pemkot
Bandung.(ziz/red).
