 |
| Pengurus PWI Pusat dan jajaran usai rapat Pleno |
"Agenda pertama dan utama adalah silaturahmi dan perkenalan antar-
pengurus yang diamanahkan formatur hasil KLB PWI sisa masa bakti 2023 -
2028," ujar Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang kepada media.
Hadir antara lain Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Wakil Timbo
Siahaan beserta jajaran, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang dan Wakil Ketua
Atal S Depari beserta jajaran, Ketua Dewan Pakar Dhimam Abror dan Sekretaris
Nurjaman Mochtar beserta jajaran.
Pengurus harian hadir Ketum PWI Zulmansyah Sekedang, Sekretaris Jenderal
Wina Armada Sukardi dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto. Juga hadir
ketua-kedua bidang, ketua-ketua komisi, ketua-ketua departemen dan para
direktur program.
Dalam rapat pleno perdana, ada 10 keputusan yang dihasilkan. Paling
penting antara lain segera menempati kantor PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan
Pers sebagaimana disarankan oleh Dewan Penasehat PWI Tribuana Said, Atal S
Depari dan anggota DK PWI Banjar Chairuddin.
"Kepengurusan PWI hasil KLB adalah sah, legal dan sesuai konstitusi PD PRT PWI. Ayo
segera kita tempati kantor PWI di lantai 4 Dewan Pers. Saya siap bersama-sama
dengan pengurus PWI hasil KLB untuk menempati kantor PWI Pusat. Merdeka.."
kata Atal S Depari, mantan Ketum PWI Pusat 2018-2023 memberi semangat.
Rapat pleno PWI Pusat juga menetapkan Hari Pers Nasional (HPN) 2025
tetap diselenggarakan di Provinsi Riau sesuai hasil Konferensi Kerja Nasional
(Konkernas) PWI pada HPN 2024 lalu. Karena itu, PWI Provinsi Riau diamanahkan
tetap berkomunikasi dengan pemerintah dan mitra di daerah.
Pengurus PWI Provinsi yang belum dilantik, seperti PWI DKI Jakarta, PWI
Sumatera Barat dan PWI Papua Barat Daya, diharapkan segera menetapkan tanggal
pelantikan untuk dikukuhkan dan dilantik PWI Pusat.
"Pengurus PWI Provinsi yang sah dan legal adalah hasil konferensi
provinsi. Abaikan saja PWI plt-plt yang bukan hasil konferprov. Semuanya PWI
plt-plt tidak sah dan ilegal. Tak perlu ditanggapi," tegas Zulmansyah.
Begitu pun soal UKW mandiri yang akan diselenggarakan PWI Jabar, PWI
Jatim dan PWI Jateng, diminta segera berkoordinasi dengan Direktur UKW PWI
Pusat Aat Surya Safaat.
Ilham Bintang selaku Ketua Dewan Penasihat mengingatkan agar
kepengurusan baru PWI Pusat agar menjaga etika, moralitas dan integritas
profesi.
"Jangan sampai kasus cash back berulang. Buat malu PWI se-Indonesia.
Wartawan harus menjaga etika dan perilakunya sesuai KEJ dan KPW PWI,"
tegas Ilham Bintang.
Secara defakto, PWI hasil KLB sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga
negara dan kementerian negara. Apalagi aktanya sudah terbit. Karena itu semua
kegiatan seperti UKW, SJI, pelantikan pengurus dan perpanjangan KTA PWI segera
dilakukan.
"Soal AHU dari kementerian Hukum dan HAM, tinggal menunggu waktu
saja. Pada saatnya nanti Insyaa Allah akan kita dapatkan," tutup Ilham. (*/red).
.jpeg)
