Penulis : GERI PAHLEVI (Komunitas Merah Putih)
Geri Pahlevi |
Dengan peralihan presiden dan
pemilihan kepala daerah yang tinggal menghitung hari, pengaruh kelompok ini
dapat muncul dalam bentuk provokasi, disinformasi, atau kampanye hitam yang
berpotensi memecah belah masyarakat.
Masyarakat Jawa Barat memiliki keragaman etnis , budaya
dan agama, Hal ini tentunya menjadi kekayaan daerah. Namun, disi lain, bisa
juga menjadi sumber kerentanan jika dimanfaatkan untuk memecah belah.
Untuk itu, sudah selayaknya, para
konstestasi maupun para pendukung paslon Kepala Daerah, dalam berkampanye tidak
menunggukan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Karena isu SARA sering digunakan oleh kelompok-kelompok
tertentu untuk mempolarisasi masyarakat.
Politisasi agama, misalnya, menjadi
salah satu alat ampuh yang dapat mengarahkan opini publik dan menciptakan
ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Hal ini, berpotensi mengganggu
stabilitas keamanan nasional jika tidak ditangani dengan baik.
Sebagai masyarakat Jawa Barat,
tentunya kita semua menginginkan agar semua tahapan Pilkada Serentak 2024 di
Jabar dapat berjalan lancer, aman,
kondusif. Hal ini penting untuk menjaga
stabilitas se-Jabar. Untuk itu, sudah
seharunya pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah preventif
untuk mengatasi potensi gangguan ini.
Selain itu, perlu memperkuat
pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu di media sosial dan menindak
tegas tindakan provokatif menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan.
Deteksi dini dan tangkal dini terhadap
ancaman potensial sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik.
Pada Pilkada Serentak 2024 ini, masyarakat
memiliki peran krusial dalam menjaga ketenangan politik. Edukasi tentang
literasi digital dan pentingnya menjaga kerukunan antarwarga menjadi bagian
penting dari upaya ini.
Kegiatan dialog antar komunitas,
kampanye kesadaran publik, dan pelatihan kritis dalam mengonsumsi informasi
dapat menjadi strategi efektif untuk menangkal pengaruh negatif kelompok
kepentingan. Dengan saling menghormati perbedaan dan mengedepankan persatuan,
masyarakat dapat menjadi benteng pertahanan terhadap segala bentuk provokasi.
Untuk diketahui bahwa, beberapa waktu
lalu, KPU RI telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo, tentang kesiapan
pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sudah matang.
Dalam pertemuan tersebut, KPU RI juga
menyampaikan kepada Jokowi, tentang persiapan Pilkada Serentak yang tinggal 83
hari lagi . Hal ini sebagaimana dilansir oleh Republika Online “ KPU Lapor ke
Jokowi Perkembangan Pemilu dan Pilkada 2024”.
Dalam setiap tahapan Pelkada Serentak,
tentunya pihak Penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu) dan pemerintah sudah
seharusnya transparansi dalam menjalankan tahapan proses pemilu. Hal ini
menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa Pemilu Kada serentak
dijalankan secara terbuka, akuntabel dan jujur.
Keterbukaan ini akan mengurangi
peluang bagi kelompok kepentingan untuk menyebarkan narasi negatif yang dapat
merusak legitimasi hasil pemilu. Proses yang transparan juga akan mengurangi
ketidakpuasan publik yang seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk
memicu ketegangan sosial.
Sebagai masyarakat, tentunya kita
semua ingin menjaga Stabilitas keamanan di Jawa Barat selama peralihan presiden
dan Pilkada 2024 tetap terjaga. Ini
menjadi tanggungjawab kita bersama.
Nah disinilah perlunya kolaborasi antara pemerintah, aparat
keamanan, penyelenggara pemilu, peserta kontestasi maupun pendukung paslon termasuk juga masyarakat menjadi kunci
untuk mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan damai dan sukses.
Jika semua pihak dapat bekerja sama
untuk menekan pengaruh negatif kelompok kepentingan, maka pemilu yang adil dan
bebas akan menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih baik, tidak hanya bagi
Jawa Barat tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan.
Pilkada Serentak 2024 yang jaraknya
tidak terlalu jauh dari Pilpres, tentunya menjadi tantangan politik bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung Raya.
Maka , diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal agenda politik.
Pemilu dan Pilkada adalah momen
penting bagi masa depan daerah dan bangsa. Dengan terlibat dalam proses
demokrasi secara sehat dan kritis, menolak provokasi dan disinformasi, serta
menjaga kerukunan sosial, masyarakat dapat menjadi pilar penopang stabilitas.
Mari kita pastikan bahwa masa depan Jawa
Barat dan Indonesia tercipta dari semangat demokrasi yang bersih dan damai.
Bersama, kita wujudkan pemilu yang aman dan bermartabat! (*).