Hj.Nia Purnakania : Komisi III Mendorong Pemprov Jabar Mengoptimalkan Aset Daerah Untuk Meningkatkan PAD

Klik

Anggota Komisi III DPRD Jabar Hj.Nia Purnakania, SH, M.Kn dari Fraksi PDI Perjuangan (foto:ist). 

BANDUNG, Faktabandungraya.com,---  Pemerintah provinsi dalam nota pengantar Pj Gubernur Jabar  disampaikan bahwa anggaran belanja daerah pada  RAPBD 2025 direncanakan sebesar 29,74 triliun rupiah, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Anggota Komisi III DPRD Jabar Hj. NNia Purnakania, SH, M.Kn mengatakan, mencermati Nota Pengantar Pj Gubernur Jabar terkait Rancangan ABPD Jabar 2025 sebesar Rp. 29,74 triliun, berarti mengalami penurunan dari tahun 2024  sebesar Rp. 36,79 triliuan atau menlami penurunan sebkitar Rp.6 triliun.  Hal ini menandakan bahwa kondisi perekonnomian provinsi Jawa Barat tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja,

Penurunan RAPBD Jabar 2025, merupakan imbas dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap APBD yang mulai berlaku di 2025.

Pengimplementasi UU HKPD menurut Nia Purnakania yang juga Bendahara FPDIP DPRD Jabar ini,   sangat berdampak signifikan terhadap APBD Jabar 2025, hal ini dikarenakan adanya peralihan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) antara provinsi dengan kabupaten atau kota, khususnya soal persentase pembagian, sehingga pendapatan termasuk belanja daerah  diproyeksikan menurun juga.

Apa upaya konkrit yang harus dilakuakn oleh Pemprov Jabar dalam meningkatkan pendapatan daerah ?...  

Menurut srikandi politisi PDIP ini, ada beberapa uapaya konkrit yang harus dilakukan oleh Pemprov Jabar, yaitu  meningkatkan potensi yang dimiliki, seperti optimalisasi aset, mengoptimalkan pendapatan dari BUMD, investasi daerah, dan optimalisasi pajak daerah di luar pajak pajak kendaraan bermotor.

Selain upaya tersebut diatas,  Fraksi PDIP juga mendorong agar Pemprov Jabar dapat mengefektifkan dan mengefisienkan dari belanja program prioritas harus lebih besar dari kegiatan penunjang.

Kita di Fraksi PDIP menilai dalam belanja operasi dipandang masih tinggi untuk keperluan kegiatan penunjang Struktur anggaran di beberapa OPD lebih besar kegiatan penunjang dari kegiatan program. Artinya belanja pegawai dan rutin jauh lebih besar daripada belanja program/kegiatan.

Dengan adanya penurunan APBD, maka sudah seharusnya pemprov Jabar dalam belanja modal prioritas program untuk menangani kemiskinan, pengangguran, stunting, dan ketahanan pangan belum didukung anggaran yang cukup.

Kalangan DPRD Jabar terutama FPDIP secara tegas mengingatkan Pemprov Jabar, adanya penurunan anggaran pada  APBD 2025 jangan sampai mengurangi program program prioritas yang bersentuhan langsung dan menyelesaikan permasalahan mendasar bagi masyarakat di Jawa Barat.

Perlu keberanian untuk menghilangkan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah prioritas tersebut.

Makanya dalam Pandangan Umum FPDIP, kita sampaikan beberapa hal  yang harus diberikan perhatian khusus, di antaranya kedaulatan pangan, penanggulanan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta lingkungan hidup. Karena kita ingin, penyerapan anggaran daerah lebih efektif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Jabar, tandsnya. (AdiP/sein).