 |
| Calon Wali Kota Bandung, H. Haru Suandharu dari PKS |
Lebih simpelnya, kata Haru, dirinya
dan calon wakilnya, R. Dhani Wirianata ingin menjadikan Kota Bandung bersih
kotanya, lancar jalannya dan maju UMKM nya.
Hal itu disampaikan Haru yang juga
sebagai Ketua DPW PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Jawa Barat saat menjadi
narasumber Basa Basi Podcast, di kantor sekretariat Pokja PWI Kota Bandung,
Jalan Jend. Ahmad Yani nomor 262, Bandung, Kamis (3/10/2024).
Selain kota yang bersih dan tidak
macet, menurut Haru, UMKM menjadi salah satu komponen penting untuk mewujudkan
Kota Bandung sebagai kota kreatif dunia.
"UMKM sebagai pondasi buat Kota
Bandung. Kan yang melakukan kegiatan kreatifitas itu UMKM. Makanya pemerintah
harus berdiri, harus bisa hadir membersamai mereka," ujar Haru.
Paslon nomor urut 2 Haru-Dhani di
Pilkada 2024 diusung oleh partai PKS dan Gerindra. Koalisi dua partai ini bukan
barang baru. Keduanya sudah berkoalisi sejak pilwalkot 2013 (RK- alm.Oded).
Tidak heran bila pada masa pilkada 2024, Paslon Haru-Dhani mengusung tagline
Hade Pisan 'Peduli Santun dan Berpengalaman'.
Untuk mewujudkan kota Bandung jadi
kota yang bersih, Haru berjanji akan mengupayakan kota Bandung menuju kota
bebas sampah.
Salah satu strategi menuju hal itu,
kata Haru, dirinya akan memperluas kawasan bebas sampah. Saat ini tercatat, 20%
(persen) atau sebanyak 383 dari 1500-an RW di Kota Bandung sudah bebas sampah.
"Nanti akan kita tambah
jumlahnya. Artinya campur tangan pemerintah harus lebih kuat lagi. Kita perkuat
lagi bantuannya, fasilitasnya. Mungkin nanti ada studi tiru dari satu RW ke RW
yang sudah sukses, supaya kawasan bebas sampah bertambah," ungkapnya.
"Ini kunci. Kuncinya itu bukan
sampah ditumpuk di tingkat kota lalu dibawa ke TPS Sarimukti lagi. Tapi
bagaimana rw bisa berperan bersama masyarakat dengan bantuan pemerintah, swasta
juga kita ajak kolaborasi, peran dari media, perguruan tinggi juga, pokoknya
pentahelix," jelasnya.
Sementara, untuk mewujudkan kota
Bandung lancar jalannya (tidak macet), Haru menyebut transportasi publik jadi
cara yang paling tepat mengatasi kemacetan. Ini dibutuhkan pemahaman bersama
bahwa sudah saatnya kita bergeser penggunaan transportasi publik.
Namun untuk menuju hal itu harus
dilakukan sosialisasi, perlu transisi, perlu pelibatan semua pihak. "Ini
harus disepakati bersama. Jangan sampai ini mau-maunya kita aja. Hanya satu dua
orang, gak boleh," katanya.
Mengatasi kemacetan bukan hanya
sekedar berpikir menambah jalan, itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan.
Namun dirinya menyadari, membangun dan menyediakan transportasi publik yang
terintegrasi diperlukan bantuan dari pemerintah provinsi hingga pusat.
Selain bantuan pemerintah provinsi dan
pusat, kata Haru, bisa juga pelibatan dari pihak swasta melalui investasi. (*/red).
