.jpeg) |
| Komisi C raker dengan SKPD terkait Eavaluasi Program Kerja 2024 |
Rapat tersebut dilaksanakan bersama
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kota Bandung.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua
Komisi C, Agus Hermawan S.A.P., dan dihadiri Anggota Komisi C, AA Abdul Rozak,
S.Pd.I., M.Ag, Aan Andi Purnama, S.E., M.M.Inov., Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E.,
M.M., H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., H. Sutaya, S.H., M.H., Iqbal Mohamad
Usman, S.I.P., S.H., Nunung Nurasiah, S.Pd., Rendiana Awangga, S.Tr.Kom.Ak.,
dan Yoel Yosaphat, S.T. Kemudian secara daring juga hadir Wakil Ketua Komisi C,
H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I.
Ketua Komisi C Agus Hermawan
mengatakan, program yang dilaksanakan oleh DSDABM dan DLH harus sesuai dengan
kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Bandung, termasuk penanganan banjir
dan sampah.
"Kita sharing bersama terkait
program untuk masyarakat, dan untuk kemajuan Kota Bandung," ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung,
Yoel Yosaphat menyoroti terkait persoalan sampah yang ada di Kota Bandung,
terlebih terkait upaya pengurangan sampah di Kota Bandung. Seperti melalui
program maggot, Kang Pisman dan lain sebagainya.
"Ini merupakan pekerjaan rumah
bagi Kota Bandung, karena jumlah sampah terus bertambah. Maka bagaimana
skenario untuk mengurangi atau mereduksi sampah dari hulu," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD
Kota Bandung, Rendiana Awangga menuturkan, perlu dilakukannya strategi
penanganan banjir sejak awal, termasuk melakukan pemetaan terkait pola drainase
yang efektif di Kota Bandung.
Pemanfaatan trotoar yang selama ini masih
belum maksimal juga harus segera dibenahi, sebab penggunaannya masih belum
sesuai peruntukannya. Padahal infrastruktur tersebut berdampak pada persoalan
lainnya.
"Penanganan banjir ini perlu
strategi awal karena ini merupakan persoalan yang menjadi pekerjaan rumah di
Kota Bandung, setiap tahunnya," katanya.
Hal senada disampaikan oleh, Anggota
Komisi C DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama yang mempertanyakan terkait sistem
induk drainase yang ada di Kota Bandung. Terlebih hal ini berdampak pada persoalan
banjir yang ada di tengah masyarakat.
"Sistem Induk Drainase itu
merupakan yang utama, dalam rangka penanganan banjir di Kota Bandung. Rencana
itu penting, dalam upaya penanganan ke depannya," tuturnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung,
Andri Rusmana menambahkan, perlunya masterplan dalam penanganan persoalan
banjir di Kota Bandung. Termasuk kolaborasi dengan pusat dan swasta untuk
menyelesaikan persoalan tersebut.
"Segera memiliki masterplan
karena ini merupakan upaya penanganan banjir di Kota Bandung. Termasuk
kendala-kendalanya, dan upaya kolaborasi dengan swasta maupun tingkat
pusat," ucapnya.(Rio/sein).
