 |
| Komisi D raker dengan Dinsos terkait realisasi program 2024 |
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Iman
Lestariyono, S.Si., dihadiri oleh Wakil Ketua, yaitu H. Rizal Khairul, S.IP.,
M.Si., serta Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, yakni Eko Kurnianto, S.T.,
M.PMat, Elton Agus Marjan, Muhammad Reza Panglima Ulung, Andri Gunawan, Drs.
Heri Hermawan, Aswan Asep Wawan, dan H. Soni Daniswara.
Anggota Komisi D, Heri Hermawan
menyampaikan bahwa saat ini masih terjadi keresahan karena masyarakat berasa
diperlakukan tidak adil. Ia meminta Dinsos lebih mengetatkan fungsi pengawasan
di lapangan agar setiap program kerja tepat sasaran.
“Bagaimana perkembangan Puskesos
(Pusat Kesejahteraan Sosial) terakhir, agar dilakukan monitoring bahwa masih
terdapat oknum petugas di kewilayahan yang melanggar pendataan untuk bantuan
sosial di antaranya pemotongan bantuan PHK dan bantuan lainnya. Maka dari itu,
Dinas Sosial wajib meningkatkan pengawasan karena masih ada masyarakat miskin
yang masih belum terdata,” tuturnya.
Anggota Komisi D, Andri Gunawan
mengatakan, layanan Dinsos merupakan layanan inklusif yang bersifat tidak
membedakan berdasarkan latar belakang pemohon. Oleh karena itu, ia meminta
Dinsos bisa terus bergerak menjangkau masyarakat yang membutuhkan sokongan
dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Sedangkan Anggota Komisi D, Elton Agus
Marjan menyampaikan aspirasi dari PSM Kota Bandung. Sebagai bendahara, ia
berharap PSM bisa lebih diberikan kesempatan berkontribusi bagi Kota Bandung.
“Semoga Dinas Sosial lebih melek terhadap PSM dan mendapatkan penghargaan dari
pemerintah,” ujarnya.
Anggota Komisi D, Eko Kurnianto
menanyakan terkait anggaran belanja urusan wajib sosial yang hanya
diproyeksikan menjadi 39% di 2025 karena adanya efisiensi anggaran.
“Berapa banyak masyarakat Bandung yang
ditanggung layanan sosialnya, ini harus semakin diperjelas supaya anggaran
diterima mereka yang berhak,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar menuturkan, Dinsos Kota Bandung berhasil membangun layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebanyak 151 tempat yang tersebar di berbagai kelurahan. Meskipun begitu, masih terdapat sebanyak 70% masyarakat miskin Kota Bandung yang belum tercakup dalam jaminan sosial.
Dengan anggaran Rp56 miliar
di tahun 2024 yang tidak didukung Dana Alokasi Khusus (DAK), Dinsos dihadapkan
pada tantangan dalam memberikan layanan optimal. Rencana anggaran untuk 2025
bahkan turun menjadi Rp51 miliar.
Anggota DPRD menekankan pentingnya
validasi data kemiskinan dan kolaborasi dengan sektor non-APBD. Mereka juga
meminta perhatian lebih pada dukungan bagi Karang Taruna dan peningkatan
monitoring layanan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. (Rahmat/red).
