Silaturahmi dengan Media, Fraksi PDIP DPRD Jabar Soroti Kondisi Perekonomian Jabar Tidak Sedang Baik-baik Saja

Klik

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono dari FPDIP dalam silaturahmi dengan awak media di gedung DPRD Jabar 

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, ST dari Fraksi PDI Perjuangan  menggelar  silaturahmi bersama awak media, sekaligus mengajak media untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pembangunan provinsi Jabar.

Saat ini, kondisi perekonnomian provinsi Jawa Barat tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja, Bahkan tahun depan APND Jabar akan turun dari sebesar Rp36,79 triliun (2024)  dan menjadi Rp29,93 triliun tahun 2025 mendatang.

Selain penurunan pendapatan  daerah (PAD), berbagai sector angkanya belum baik, katanya Investasi di Jabar terbesar di Indonesia, tapi nyatanya angka pengangguran masih tinggi; stunting di Jabar masih berada diatas rata-rata nasional.

Anggka kemiskinan tinggi, masih ada ketimpangan pembangunan wilayah antara Utara, Barat dan tengah dengan Selatan.  Lalu kini dna kedepan, Jabar akan menghadapi masalah makroyakni fenomena inflasi naiknya harga barang tidak lebih dari 3 persen. Tapi terjadu deflasi harga barang di semua komoditas. Inflasi tertinggi kita 0.3-0.5 malah ada -0.2 jadi deflasi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar  Ono Surono dalam acara silaturahmi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar bersama Awak Media, Kamis (17/10/2024).

Dalam acara tersebut,  Ono Surono  didampingi  Ketua Fraksi PDIP  Dr.Hj Ineu Purwadewi Sundari, Sekretaris Tom Maskun, Wakil Sekretaris Bambang Mujiarto, Bendaha Fraksi Nia Purnakania , dan beberapa anggota.

Kedepan, kita ingin, setiap rapat  mulai dari proses penyusunan APBD,  harus terbuka, jadi pembahasan bukan hanya melibatkan legislatif dan eksekutif, tetapi rakyat Jawa Barat  terutama media massa. Hal ini penting ,agar masyarakat Jabar dapat mengetahui program yang direncanakan dan akan dialksanakan.

Untuk itu, Fraksi PDIP mengajak  Media Massa bersama-sama mengawal dan mengawasi pembangunan di Jabar. Dan juga menyoroti persoalan di Jabar, sehingga melalui kolaborasi  kita berharap secara perlahan permasalahan di Jabar dapat diselesaikan secara baik dan efektif.

"Semua permasalahan tersebut diatas, PDI Perjuangan ingin menyoroti program kegiatan Pemprov Jawa Barat ke depan itu harus benar-benar fokus mengatasi ekonomi masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Ono mengatakan, bahwa penyebab deflasi salah satunya karena daya beli masyarakat yang turun. Hal ini menandakan kantong rakyat Jabar dalam kondisi sakit. Menurutnya ini juga jadi tantangan besar dengan turunnya APBD.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono dari FPDIP 

"Tahun 2024 APBD kita Rp36 triliun, lalu dalam nota pengantar Gubernur APBD 2025 Rp29 triliun. Tentu ada beberapa faktor seperti regulasi berubah, lalu bagi hasil pajak daerah langsung ke Kota/Kabupaten, turunnya ini sangat berimplikasi ke program Pemprov selanjutnya," tutur Ono.

Ono menambahkan bahwa, bulan Februari 2025, Gubernur/ Wakil Gubernur Terpilih akan dilantik.  Maka janji-janji politik kampanye Gubernur baru tentunya harus dituangkan dalam Perda RPJMD sebagai turunan visi misi program Gubernur terpilih.

Selain  menginflentasi janji gubenur terpilih dalam RPJMD, kita juga mempunyai konsekuensi menjalankan program janji Presiden terpilih, ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab,  Ono Surono akan mendorong, agar setiap rapat harus dipublikasikan bukan cuma paripurna. Kalau semua rapat terbuka kan semua rakyat Jabar jadi tahu. Jadi akan saya sampaikan ke pimpinan yang lain.

“Fraksi PDIP mendorong live streaming setiap rapat AKD, jadi tahu seperti apa pengawasan DPRD. Itu bentuk transparansi, guna menghindari hal-hal negatif dan optimalisasi program," tandasnya. (sein).