 |
| Bandung AIDS Coalition melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi D,(foto: Humpro). |
Turut hadir dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Komisi
Penanggulangan AIDS Kota Bandung.
Perwakilan Bandung AIDS Coalition
(BAC), Andri menjelaskan, Kota Bandung merupakan kota dengan temuan kasus HIV
tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Sementara secara nasional, Jawa Barat belum
pernah keluar dari kelompok lima besar provinsi tertinggi kasus HIV. Data ini
merupakan hasil upaya kolaborasi bersama Dinkes dan Komisi Penanggulangan AIDS
sehingga meraup banyak temuan.
“Di satu sisi, kami di tim melihat ini
positif karena fenomena gunung es menjadi terbuka sehingga bisa ditanggulangi.
Di sisi lain, tentu ini menjadi permasalahan epidemi yang masih harus aktif
ditanggulangi. Bagi kami, diperlukan penggulangan lebih komprehensif dengan
melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
BAC merupakan koalisi dari
organisasi-organisasi yang bergerak dalam penanggulangan HIV di Kota Bandung.
Koalisi ini terdiri dari 16 organisasi yang berisi ratusan anggota.
Di BAC terdapat ragam kegiatan untuk
menanggulangi HIV dengan fokus menjangkau, mendampingi, dan melindungi dari
diskriminasi.
BAC masih banyak menemukan bentuk
kekerasan dan diskriminasi terhadap warga dengan HIV. Penelantaran, pengucilan,
pengusiran, menerpa warga-warga kota berbasis populasi kunci seperti
transgender, pengguna narkotika (Napza), lelaki seks dengan lelaksi, hingga
wanita pekerja seks. Mereka mengalami eksploitasi, pemerasan, hingga
pemerkosaan.
Selain melindungi kelompok populasi
kunci HIV, BAC juga ikut mendampingi pengidap HIV termasuk urusan kepatuhan
minum obat ARV secara rutin sehingga tidak berpotensi menular.
“Kami berharap melalui pertemuan
terhormat ini ada dorongan membuat perda atau pembaharuan peraturan tentang HIV
yang merujuk pada Permenkes terbaru. Harapannya dari pertemuan ini kami
mendapat dukungan dari bapak dan ibu dewan terhadap upaya anti kekerasan dan
diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Tertolaknya identitas mereka di masyarakat
erat dengan stigma negatif dari masyarakat,” tuturnya.
Ketua Komisi D Iman Lestariyono mengatakan, DPRD menaruh perhatian pada isu-isu kesehatan. Kegiatan positif ini memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bandung.
“Pengidap HIV ini bisa jadi
karena pergaulan, dan ada juga korban yang didapat dari orang tuanya. Tren
kenaikan per tahun itu 300 kasus. Pemerintah harus lebih ketat lagi terkait
data sehingga potensi penularannya bisa diminimalisir. Peran pemuka agama juga
harus dilibatkan. Peran pemerintah bisa menggandeng pemuka agama lintas agama
untuk memberikan edukasi masyarakat,” tuturnya. (Edit/red).
.jpeg)