 |
| Ketua BAZNAS Jabar dan Pj Gubernur Jabar memperlihatan MoU dukungan penganan PPKS |
Program Penanganan PPKS Perkotaan
dikawal tiga kementerian sekaligus yakni Menko Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman.
Program ini selain merelokasi
masyarakat miskin esktrem yang tinggal di kawasan tidak layak huni ke dua rumah
susun (Apartemen Transit Rancekek dan Rusunawa Solokan Jeruk), juga akan
diberikan pelatihan dan keahlian agar bisa berpendapatan, mandiri, dan keluar
dari kemiskinan.
Dalam peluncuran program PPKS
tersebut, Pimpinan BAZNAS Prov. Jawa Barat Menghadiri sekaligus melakukan
Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemprov Jawa Barat dalam kegiatan
Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solokan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitasi
Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi.
hal tersebut menandakan BAZNAS
Provinis Jawa Barat sebagai lembaga yang bertujuan menyejahterakan umat akan
mendukung penuh kolaborasi ini untuk ikut serta menangani kemiskinan ekstream.
Menurut Bey, program in merupakan
sinergi Pemda Provinsi Jabar dengan banyak pihak. Selain tiga kementerian,
program ini juga bekerja sama dengan Pemda Kota Bandung, Pemda Kota Cimahi, dan
Pemda Kabupaten Bandung.
Selain pemerintahan, juga dilibatkan
pihak swasta melalui dana CSR, Baznas, perguruan tinggi, hingga masyarakat
sipil sebagai pengawal.
Tahap pertama ada 98 KK terdiri dari
384 jiwa yang akan direlokasi ke rumah susun. Dari Kota Banduung 33 KK, Kota
Cimahi 15 KK yang akan direlokasi ke Apartemen Transit Rancaekek. Dari
Kabupaten Bandung 50 KK akan menempati Rusunawa Solokan Jeruk, Kabupaten
Bandung.
"Selain mendapatkan tempat
tinggal peserta juga akan dibina untuk menjalani hidup yang lebih disiplin,
dilatih sesuai minat dan bakat mereka, serta didampingi agar mampu mandiri baik
dalam bekerja maupun berwirausaha," ujar Bey Machmudin.
Selain rumah tinggal dan pelatihan,
para PPKS akan mendapatkan stimulus selama masa adaptasi di rumah susun. Yakni
bantuan uang Rp840.000 per KK per bulan dari Pemda Provinsi Jabar. Kemudian
Rp600.000 per bulan per jiwa dari Baznas Provinsi dan kabupaten/kota. Serta
Rp1.000.000 per KK untuk perlengkapan keluarga.
"Peserta juga dimasukkan ke dalam
DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT serta BPJS
kesehatan dan ketenagakerjaan," sebut Bey.
Menurut Bey, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan para PPKS. "Kami berharap mereka dapat menjadi individu yang disiplin terampil dan mandiri sehingga keluar dari garis kemiskinan ekstrem," ucapnya.
Salah satu peserta program Penanganan
PPKS Perkotaan adalah warga miskin ekstrem yang tinggal di bawah Flyover
Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung. Selaman ini kawasan kolong jembatan kumuh,
selain oleh rumah tinggal ilegal para PPKS, juga dipakai garasi, TPS, dan
bangunan ilegal lain. .jpeg)
Ketua BAZNAS Jabar hadiri peluncuran program Penanganan PPKS
Penataan kawasan bawah Flyover Mochtar
Kusumaatmadja kemudian menjadi satu kesatuan dengan program Penanaganan PPKS
Perkotaan.
"Kawasan yang sebelumnya kumuh
dan penuh sampah telah berhasil ditata menjadi taman bermain anak dan ruang
terbuka untuk olahraga masyarakat, taman kota yang dikelola menuju zero waste
dengan pemilihan sampah TPS3R, pengembangan maggot, dan komposting," kata
Bey.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut
semangat gotong royong telah berhasil diimplementasikan para pihak sehingga
program Penanganan PPKS Perkotaan. "Apa yang kita lihat hari ini adalah
proses puncak dari proses panjang," ujar Maruarar Sirait.
Mendagri Tito Karnavian juga
menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang menggunakan dana APBN dan APBD,
dana zakat, dan CSR perusahaan. "Kita sudah melihat salah satu contoh yang
bagus dari Baznas, dari CSR, semangat gotong royong inilah kita harapkan bisa
bersama-sama untuk membantu masyarakat kita yang tidak mampu," tuturnya.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono
merasa bahagia menyaksikan sinergi dan kolaborasi berjalan dengan baik.
"Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
ingin menjadi bagian yang utuh, tidak hanya ingin jadi koordinator tapi juga
kolabolator dari semua unsur mulai kementerian pusat - daerah, kementerian -
lembaga, juga saya sangat mengapresiasi itikad baik dunia usaha dalam skema
CSR," ungkap Agus Harimurti.
Pada kesempatan yang sama, Dr. H.
Anang Jauharuddin, M.M.Pd selaku Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat menyampaiakan optimisme zakat sebagai salah
satu solusi strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan
umat “BAZNAS Jawa Barat sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah
berkomitmen mendukung pelaksanaan program Penanganan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Program ini menjadi bukti nyata bahwa
dana zakat dapat menjadi solusi strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan
mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan,tandas Anang (*/red).
