 |
| Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri acara silaturahmi dengan jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung di Kantor PDM Muhammadiyah Kota Bandung, (foto:humpro). |
Dalam kesempatan ini jajaran Pimpinan
Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bandung menyampaikan sejumlah masalah yang ada
di Kota Bandung. Mulai dari masalah kesehatan mental, Kota Bandung yang belum
memiliki BPBD, hingga proyek galian kabel optik yang membahayakan warga.
Menjawab hal itu, pria yang akrab
disapa Kang Asmul itu menegaskan berbagai masalah yang disampaikan oleh PDM
Kota Bandung menjadi fokus DPRD Kota Bandung. Asep pun menjelaskan terkait
pembentukan BPBD Kota Bandung saat ini sudah masuk dalam prioritas yang dibahas
oleh Pansus 4 DPRD Kota Bandung.
“Saat ini kami sedang juga menggodok
terkait dengan struktur OPD-nya karena di Bandung ini tidak ada dinas khusus
badan bencana seperti BPBD. Saat ini prosesnya sedang dalam tahap penyusunan
agar nanti ada BPBD Kota Bandung. Ditargetkan dalam waktu dekat semuanya
rampung. Karena ini menjadi konsen kami mengingat kerawanan bencana di Kota
Bandung,” kata Kang Asmul.
Terkait keluhan soal adanya galian
proyek di sejumlah jalan di Kota Bandung, Asep pun sudah berkoordinasi dengan
Pemerintah Kota Bandung dan PT Bandung Infra Investama selaku penangung jawab
proyek pengerjaan infrastruktur galian di 31 ruas jalan untuk menghentikan
proses pengerjaannya. Bahkan, ia pun kecewa dengan proses pengerjaannya karena
ada beberapa korban akibat kelalaian dari pihak kontraktor.
“Saat ini PT BII bertugas untuk
membuat visualisasi di kota Bandung semakin rapi hari ini. Kalau melihat kita
di jalan-jalan itu kabel-kabel ada di mana-mana, di luar rencana ke depan Kota
Bandung ini akan mengalihkan seluruh kabel-kabel itu ke bawah tanah.
Nah, ini proses yang sekarang digali
itu sepanjang jalan banyak sekali itu karena nanti akan ditarik di kabel itu
dipindahkan ke bawah. Hanya saja memang ini melaksanakan kontraktornya kalau
ada 6 kontaktor ini boleh dikatakan sangat mengecewakan. Saat ini pun proses
pengerjaan sedang dihentikan dan kami akan terus pantau prosesnya seperti apa
jangan sampai ada korban lagi,” tuturnya.
Selain itu, Kang Asmul pun menjelaskan
saat ini DPRD Kota Bandung sedang merancang beberapa Perda. Salah satunya
adalah Perda perlindungan perempuan dan keluarga.
“Salah satu Perda yang sudah kita
dorong dan sekarang kita bahas adalah terkait dengan perlindungan perempuan dan
keluarga. Kenapa Ini penting ini juga diajukan inisiatif kami dan kawan-kawan
karena kami memandang bahwa keluarga perempuan dan keluarga itu menjadi faktor
ketika kita melakukan berbagai kita tahu kalau keluarga sudah punya masalah
maka akan melahirkan generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Ia pun mengajak kepada seluruh pihak
terutama keluarga besar Muhammadiyah untuk berkolaborasi membangun dan mengawal
Pemerintahan Kota Bandung yang nanti akan memiliki pemimpin baru pada awal
tahun 2025 mendatang. (Sidiq/red).
