 |
| Drs. H. Daddy Rohanady (anggota DPRD Jabar) |
Kang Dedi Mulyadi (KDM) telah dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Gubernur Jabar Terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak pada 27 November 2024.
KDM dinyatakan lebih unggul dalam
perolehan suara ketimbang tiga paslon lainnya. KDM kala itu berpasangan dengan
Erwan Setiawan.
Total peserta pilgub adalah empat
pasangan. Ketiga paslon lainnya adalah Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, Acep
Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.
KDM-Erwan diusung paling banyak
partai: Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI. Selain itu, pasangan calon
(paslon) tersebut juga didukung 9 parpol non-parlemen: Hanura, Gelora, Garuda,
PKN, Partai Buruh, Prima, Perindo, PBB, dan Partai Ummat.
Syaikhu-Ilham diusung PKS, Nasden,
dan PPP. Acep-Gita diusung PKB. Adapun Jeje-Ronal diusung PDI Perjuangan.
Jabar
Istimewa?
Tagline yang digaungkan KDM adalah
Jabar Istimewa. Namun, jangan disalahartikan bahwa lantas hal itu membuat
provinsi yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta itu akan berubah
nama menjadi Daerah Istimewa Jawa Barat. Pasti jawabnya tidaklah demikian.
Jabar memang merupakan provinsi
yang sangat strategis. Selain letak geografisnya dengan 27 kabupaten kota dan
jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa, Jabar pasti istimewa dari segi
demografi.
Satu persen saja dari 50 juta jiwa
itu --sekitar 500.000-- berkontribusi positif dan berkiprah di kancah nasional,
bisa dipastikan Jabar kian berkibar. Jika satu persen putra-putri Jabar
tersebut menguasi iptek dan menjadi “pemain aktif”, pasti Jabar pun kian sohor.
Sepanjang masa pemerintahan para
gubernur sebelumnya, yakni Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil, Jabar meraih
ratusan penghargaan, baik dari pemerintah pusat, lembaga lain di luar pemerintah,
maupun dari lembaga internasional. Hal itu dilanjutkan oleh Pj. Gubernur Bey
Machmudin.
Jabar juga 13 kali berturut-turut
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
PR
Harus Diselesaikan
Namun, masih banyak pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan oleh KDM-Erwan sebagai gubernur terpilih.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Jabar per akhir 2023 adalah 74,24 poin, peringkat 16 dari 38 provinsi secara
nasional. Artinya, indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan laju pertumbuhan
ekonomi Jabar masih harus ditangani.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Jabar juga masih nomor 2 tertinggi di Indonesia. Artinya, masih banyak
pengangguran yang membutuhkan tenaga kerja. Padahal, TPT yang tinggi pasti akan
menjadi pemicu tingginya kerawanan sosial.
Nilai tukar petani (NTP) Jabar
masih memprihatinkan. NTP Jabar per Mei 2024 adalah 108,76%. NTP seperti itu
tidak menjadi magnit besar yang mampu menarik minat generasi muda untuk menjadi
petani. Mereka mayoritas lebih memilih profesi lain. Tampaknya hidup sebagai
petani tidak dilihat sebagai profesi yang menjanjikan jaminan kesejahteraan.
Lihat juga catatan Badan Pusat
Statistik lainnya. Gini rasio Jabar per Maret 2024 saja masih 0,421. Itu
artinya, ada kesenjangan pembagian pendapatan yang masih menganga begitu dalam.
Mewujudkan
Indonesia Emas 20245
Menarik memang apa yang diinginkan
pemerintah Pusat untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Hal itu
diimplementasikan, salah satunya, dengan menyamakan keinginan mulia tersebut.
Caranya? Kita bisa lihat
penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota.
Di sisi lain, visi-misi, sasaran,
maupun indikator kinerja utama (IKU), termasuk janji-janji gubernur harus
dituangkan dalam RPJMD. Penyelarasan tersebut tentu harus pula dilakukan
terhadap RPJMN.
Dengan penyelarasan itu, program
dan kegiatan Pembangunan di Jabar selaras dengan target-target yang ditetapkan
secara nasional. Dengan demikian akan terjadi akselerasi Indonesia Emas yang
diharapkan benar-benar dapat terwujud sebelum 2045.
Indonesia Emas baru bisa terwujud
jika pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara maksimal dan
bersama-sama mewujudkannya.
KDM dengan taglinenya tentu ingin
semua masyarakat Jabar mendapat keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan
keamanan. Dengan demikian, hidup yang diidam-idamkan itu bukan hanya sebatas
mimpi belaka. Artinya, banyak PR yang harus dituntaskan KDM-Erwan dan
“pasukannya”.
Saya sangat yakin KDM dan DPRD akan
bekerja sama semaksimal mungkin untuk mewujudkan itu semua. KDM memang tidak
mungkin merealisasikan cita-cita mulia itu hanya berdua saja dengan wakilnya.
Mereka harus dibantu oleh semua organisasi perangkat daerah yang ada.
Selainn itu, Mereka juga harus
bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jabar. Itu merupakan amanat Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan, mereka harus pula
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan kepala daerah di 27
kabupaten/kota se-Jabar.
Itu semua baru sebagian kecil PR
bagi KDM-Erwan dalam periode pertamanya memimpin Jabar. Mampukah mereka menuntaskan semua PR
tersebut? Mari kita tunggu realisasinya.
Penulis : Drs.H.DADDY
ROHANADY (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra)
