![]() |
Pimpinan DPRD Jabar menerima kunjungan delegasi IUETO |
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono dan Iwan Suryawan, delegasi IUETO
menyampaikan keprihatinan atas situasi masyarakat Uyghur yang mengalami
pembatasan kebebasan beragama, diskriminasi sistematis, dan pelanggaran hak
asasi manusia. IUETO mengungkapkan bahwa komunitas Uyghur dilarang menjalankan
ajaran Islam, termasuk membaca Al-Qur'an.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD
Jawa Barat Ono Surono menegaskan terkait sikap politik luar negeri Indonesia
adalah kewenangan pemerintah pusat. Bukan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.
Namun demikian pihaknya sangat mendukung
perjuangan dari IUETO khususnya komunitas Uyghur. Terlebih dalam hal ini adalah
bicara masalah kemanusian, kebebasan beragama dan lain sebagainya.
Pihaknya berharap IUETO harus melakukan
komunikasi juga dengan lembaga organisasi Islam di Indonesia, khususnya dengan
pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat akan mengkaji dan tahu apa yang
harus dilakukan.
“Mudah-Mudahan Jawa Barat dan Instanbul
menjadi sister city, bisa bekerjasama dari sisi ekonomi dan sebagainya,” jelas
Ono Surono, Kota Bandung, Kamis (6/2/2025)
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa
Barat Iwan Suryawan menambahkan, meskipun kebijakan politik luar negeri berada
di tingkat pusat, pihaknya tetap membuka ruang untuk kerja sama dalam isu-isu
kemanusiaan.
“Kami minim informasi tentang Uyghur. Harapannya, kunjungan ini dapat memberikan wawasan yang lebih kredibel dan membuka peluang kerja sama yang bermanfaat,” tambah Iwan Suryawan
Sementara itu, delegasi dari IUETO Nur
Muhammad juga menyoroti keberadaan kamp pendidikan yang mereka sebut sebagai
tempat dokrinisasi bagi anak-anak dan remaja muslim Uyghur. Dalam kamp
tersebut, para pemuda didoktrin untuk meninggalkan ajaran Islam dan menjalani
gaya hidup yang dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok.Wk Ketua DPRD Jabar Ono Surono dan Iwan Suryawan
“Thiongkok menyebarkan narasi yang tidak
sesuai fakta, seolah-olah komunitas Uyghur diperlakukan dengan baik. Namun
kenyataannya, ada laporan kredibel dari lembaga internasional yang mengungkap
terjadinya pelanggaran HAM, bahkan eksekusi tanpa proses hukum,” ungkap Nur
Muhammad dalam pertemuan tersebut.
Nur Muhammad berharap Indonesia, sebagai
negara dengan populasi muslim terbesar dapat memainkan peran penting dalam
mendukung perjuangan hak asasi manusia komunitas Uyghur.
Ia menambahkan, rencananya akan membawa
pengusaha Turki ke Indonesia serta mengadakan forum internasional di Bandung
untuk menghadirkan peneliti terkait Uyghur. Pihaknya berharap kegiatan tersebut
dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap isu Uyghur yang
sering diselimuti informasi keliru.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen
untuk menjajaki kolaborasi lebih lanjut antara Jawa Barat dan Turki, termasuk
kemungkinan menjadikan Bandung dan Istanbul sebagai sister city.
“Kami siap datang kembali ke Indonesia
untuk memperluas jejaring dan berbagi informasi yang kredibel,” tutup Nur
Muhammad.(adv/sein).