 |
| Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Iman Lestariyono |
Hal tersebut ia sampaikan pada Kajian
Pembiayaan Pendidikan di Kota Bandung Pada Sub Kegiatan Koordinasi,
Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan di Hotel
Horison, Bandung, Rabu, 12 Februari 2025.
"Kita berdiskusi terkait biaya
operasional untuk siswa, ini menjadi PR bagi pemerintah Kota Bandung untuk
menentukan angka yang cukup layak," katanya.
Iman menerangkan, sumber dana
pendidikan berasal dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan PIP (Program
Indonesia Pintar) dari pemerintah pusat. Ada alokasi untuk sebesar SD Rp450
ribu, SMP Rp750 ribu, dan SMA Rp1 juta.
"Kajian ini untuk menemukan angka
yang cukup ideal, tentu objektif sifatnya. Nanti dikembalikan kepada kemampuan
keuangan kita, terutama untuk sekolah swasta," ujarnya.
Iman menambahkan, dengan mendorong sekolah
swasta, maka dapat mengurangi dampak akibat kebijakan zonasi yang dinilai
meresahkan masyarakat. Dengan demikian, warga Kota Bandung tidak selalu
membataskan pilihan pada sekolah negeri ketika menyekolahkan anaknya.
"Kita berharap angka itu naik,
biar kebijakan zonasi yang menjadi keresahan semua warga Kota Bandung ini
setidaknya bisa terurai. Sehingga dari sekolah swasta bisa mendapatkan layanan
yang cukup," katanya.
Iman menerangkan, dengan hal tersebut
maka sekolah swasta juga akan terbantu. Sehingga tidak ada sekolah swasta
maupun sekolah negeri yang kekurangan siswa.
"Kami dari DPRD memiliki komitmen
untuk memperjuangkan karena pada prinsipnya ini untuk anak-anak kita. Jangan
sampai usia lama sekolah kita di bawah kota dan kabupaten lain," katanya.(Rio/red).
.jpeg)