 |
| Pemberian cindramata usai rapat Biro Persidangan II Setjen DPR RI dan Setwan Jabar |
Diskusi ini bertujuan untuk saling
berbagi pengalaman dalam meningkatkan efektivitas dalam proses pengadaan yang
menunjang kinerja anggota dewan.
Kepala Bagian Program dan Keuangan
DPRD Provinsi Jawa Barat Arip Ahmad Ripai menyampaikan bahwa transformasi
digital dalam pengadaan barang dan jasa merupakan langkah strategis untuk
memastikan setiap proses berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan.
“Tujuan utama dari digitalisasi itu
sendiri adalah untuk mempercepat proses layanan pengadaan barang dan jasa yang
dibutuhkan anggota DPR RI dan DPRD, sehingga efektivitas pelaksanaan tugas
dapat terus meningkat,” ujar Arip Ahmad Ripai, Kota Bandung, Jumat
(14/03/2025).
DPRD Jawa Barat sendiri telah
menerapkan aplikasi SI MANDOR yang berfungsi untuk menyeleksi vendor
berdasarkan kriteria tertentu, termasuk modal awal dan kelayakan sebagai mitra
pengadaan.
“Kami di Sekretariat DPRD Jawa Barat
memiliki sistem yang memungkinkan seleksi vendor lebih ketat dan transparan.
Data-data vendor yang masuk ke dalam SI MANDOR dapat membantu memastikan bahwa
hanya pihak yang benar-benar memenuhi kriteria yang dapat menjadi mitra pengadaan,”
ujarnya.
Arip Ahmad Ripai juga menekankan bahwa
transparansi dalam pengadaan barang dan jasa harus dikelola dengan baik agar
tidak menjadi kendala
“Kita harus memastikan bahwa
transparansi benar-benar mendukung pelaksanaan kegiatan, bukan malah menjadi
bumerang. Dengan sistem yang terbuka, proses pengadaan akan lebih efisien dan
dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya
