 |
| Fraksi PDIP DPRD Jabar gelar Diskusi Media " Tantangan dan Solusi Dalam Mengahdapi Bencana Alam di Jabar " |
Untuk itu, Fraksi PDI
Perjuangan DPRD Jabar sangat mendukung dan mengapresiasi tindakan Gubernur
Jabar Dedi Mulyadi membongkor dan menyegel beberapa bangunan yang berdiri diatas
lahan resapan air untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung.
Beberapa waktu lalu, wilayah
Bogor, Bekasi, Karawang dan Sukabumi dilanda banjir bandang . Hal ini disebabkan
oleh banyaknya berdiri bangunan di Kawasan Puncak Bogor yang peruntukannya
tidak sesuai. Salah satunya objek Wisata Hibisc
Fantasy.
Objek Wisata Hibisc
Fantasy adalah milik BUMD Jabar (Jaswita) yang dinilai menjadi penyebab
terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Bogor -hingga Bekasi.
Sehingga di tindak tegas oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dengan dibongkar
paksa.
Wakil Ketua DPRD Jabar
Ono Surono mengapresiasi sikap dan tindakan tegas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Namun,
ketegasan Dedi Mulyadi hendaknya bukan hanya dilakukan terhadap bangunan milik
BUMD Jabar, tapi seluruh bangunan yang berdiri diatas lahan resapan airharus juga
di tindak tegas dan dibongkar.
“ Kami dari Fraksi PDIP
Jabar mengapresiasi tindakan tegas Gubernur Jabar dengan membongkar Wisata Hibisc Fantasy
Puncak, dan menyegel 11 bangunan di Puncak. Namun,jangan pilih kasih dan hanya
berani membongkar bangunan milik BUMD Jabar saja. Bongkar juga bangunan milik
swasta atau perorangan di Kawasan puncak”.
Hal ini ditegaskan Ono
Surono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar dalam acara Diskusi Media "Tantangan dan Solusi dalam
Menghadapi Bencana Alam" yang digelar di Rooftop DPRD Jabar, Kamis
(20/3/2025).
Ono Surono juga
menantang Gubernur Jabar untuk membongkar 11 bangunan yang berdiri diatas kawasan
perhutani dan perkebunan di Puncak Bogor yang sudah disegel untuk segera
dibogkar
"Sebelas bangunan
tersebut harus segera di bongkar karena berdiri diatas kawasan perhutanan dan
perkebunan, yang juga mengurangi Kawasan resapan air. Kita Minta segera
dibongkar”, tegas Ono Surono.
Lebih lanjut Wakil Ketua
DPRD Jabar ini mengatakan, bencana alam yang sering terjadi di Jabar tidak
hanya di Bogor-hingga Bekasi, tetapi juga terjadi Cianjur, Kota Bandung, Kab
Bandung, Kab Bandung Barat, Sumedang dan Garut.
Hal ini, karena kerusakan alam di hulu Jabar, ujarnya.
Sementara itu, ditempat
yang sama Sekretaris DPD PDIP Jabar , Ketut Sustiawan, menegaskan bahwa
pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang memberikan izin terhadap alih
fungsi lahan yang tidak sesuai aturan.
Dengan meningkatnya
risiko bencana akibat alih fungsi lahan, PDIP mendesak Gubernur Dedi untuk
mengambil langkah konkret dan adil dalam upaya mitigasi banjir di Jawa Barat.
"Jadi bukan hanya
persoalan membongkar bangunan, tapi harus dikejar juga siapa pihak-pihak yang
memberikan izin bangunan-bangunan itu," tegasnya.
Kepala Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan BPBD Jabar , Edy Heryadi membenarkan bahwa seluruh wilayah
Jabar merupakan daerah rawan bencana alam. Hal ini diperparah kerusakan hutan dan Kawasan
lindung akibat alih fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Untuk itu, BPBD Jabar
terus mengedukasi masyarakat dengan cara memitigasi dan memberikan pengetahuan
tentang pencegahan dan kesiapsiagaan. Agar bila sewaktu-waktu terjadi bencana
alam, dapat meminimalisir terjadi korban
jiwa.
BPBD Jabar juga selalu
mengupdate dan menyediakan pembaharuan
terhadap dokumen Kajian Risiko Bencana berdasarkan peta risiko bencana sebagai
bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah terkait penanggulangan bencana di
Jabar.
Selain iru, BPBD Jabar
terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/kota se-Jabar dan seluruh pemangku
kepentingan dalam rangka mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh
bencana, tandasnya. (sein).
.jpeg)
.jpeg)
