 |
| Wali kota dan Wakil Wali kota Bandung dlm kegiatan peluncuran MPC 2025 |
Peluncuran MCP 2025 di Kota Bandung
dihadiri oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Ketua DPRD Kota Bandung Asep
Mulyadi, Wakil Wali Kota Erwin, Pj Sekretaris Daerah Iskandar Zulkarnain, serta
Inspektur Daerah Dharmawan secara daring di Bandung Command Center (BCC) Balai
Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan
menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan nilai MCP Kota Bandung dengan
memperkuat sistem pencegahan korupsi di Pemkot Bandung.
“Kami berkomitmen untuk terus
memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan mengoptimalkan MCP sebagai alat
identifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan.
Dengan sinergi yang kuat, kami yakin Kota Bandung bisa meraih nilai MCP yang
lebih baik,” ujar Farhan.
Ia akan memastikan setiap perangkat
daerah menjalankan sistem pengawasan yang lebih ketat, khususnya dalam
perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo
Budiyanto, dalam sambutannya menegaskan pemberantasan korupsi bukan hanya soal
penegakan hukum, tetapi juga pencegahan di semua sektor.
"Pencegahan itu luas sekali.
Pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga sistem, regulasi, dan
peluang," ujarnya.
Menurutnya, MCP harus menjadi alat
monitoring, surveilans, kontrol, dan upaya preventif dalam tata kelola pemerintahan.
MCP 2025 telah diperbarui dengan 8 area fokus, 16 sasaran pencegahan, 3 aspek utama, dan 111 indikator. Fokus utama mencakup perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
.jpeg) |
| Wali kota dan Wakil Wali kota Bandung dlm kegiatan peluncuran MPC 2025 |
Ia menyoroti bahwa 38 persen kasus
korupsi di Indonesia terjadi di tingkat kabupaten/kota, sementara 12 persen di
tingkat provinsi.
"Tata kelola di Pemda masih belum
terlaksana dengan baik. Perlu evaluasi berkala agar hasil MCP sejalan dengan
kondisi di lapangan," ungkapnya.
Mahendra juga menegaskan pentingnya
peran APIP dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi.
"Semakin cepat dideteksi, semakin
cepat ditangani. APIP harus terus menjaga integritas untuk menciptakan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel," tambahnya.
Sedangkan, Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono mengatakan, perlu
penguatan sistem pengendalian kecurangan.
"Fraud bukan lagi sekadar
penyimpangan individu, tetapi bisa menjadi budaya kolektif yang mengikis
integritas," katanya.
Suhartono berharap MCP 2025 dapat
menjadi solusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
"Jika delapan area intervensi
dalam MCP diperkuat, maka tata kelola pemerintahan akan lebih baik dan risiko
korupsi bisa ditekan," tuturnya. (rob/red).
.jpeg)
.jpeg)