 |
| Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung bersama Wali kota Bandung saat peresmian 3 layanan baru di RSUD Bandung Kiwari |
Hadir Wakil Ketua DPRD Kota Bandung
Toni Wijaya, S.E., S.H., Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman
Lestariyono, S.Si., Anggota Komisi IV, H. Soni Daniswara, Anggota Komisi II,
Indri Rindani, serta Anggota Komisi III Rendiana Awangga, S.Tr.Kom.Ak.
Dari Pemkot Bandung hadir Wali Kota
Bandung Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, Pj Sekda Iskandar
Zulkarnain, beserta para kepala OPD.
RSUD Bandung Kiwari meresmikan tiga
layanan baru yakni Geulis Kiwari, Katresna, dan Senandung Perdana. Direktur
RSUD Bandung Kiwari dr. H. Yorisa Sativa mengatakan, Geulis Kiwari merupakan
Gerai untuk Layanan Istimewa di RSUD Bandung Kiwari, yang berkolaborasi dengan
Disdukcapil Kota Bandung.
Tersedia layanan "3 in 1"
bagi bayi yang lahir di RSUD Bandung Kiwari. Pihak keluarga akan langsung
mendapatkan Akta Kelahiran Kartu Identitas Anak (KIA) bagi bayi, sekaligus
pemutakhiran Kartu Keluarga (KK) baru.
Gelus Kiwari juga melayani pembuatan
Akta Kematian, perekaman KTP elektronik, serta aktivasi Identitas Kependudukan
Digital (IKD) bagi warga Kota Bandung.
Adapun layanan Kepedulian Terhadap
Kekerasan pada Perempuan dan Anak (Katresna) menjadi langkah komprehensif untuk
pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
Sedangkan Senandung Perdana (Sekolah
dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak) menyediakan layanan berupa upaya
perlindungan perempuan dan anak, yang mencakup pencegahan hingga penanganan
kasus kekerasan.
Layanan Katresna dan Senandung Perdana
ini berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A) Kota Bandung.
“Layanan ini mempercepat akses bagi
masyarakat yang mengalami KDRT. Layanan ini sebagai alat bantu pencegahan dan
deteksi, skrining, penanggulangan masalah yang dialami perempuan dan anak,”
ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Toni
Wijaya mengapresiasi hadirnya ketiga program inovasi layanan hasil kolaborasi
lintas organsisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung
tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Bandung hadir pada setiap
lini kehidupan masyarakat Kota Bandung.
"Tentunya kami di DPRD Kota
Bandung mengapresiasi setinggi-tingginya dan menyambut baik dengan hadirnya
program yang terintegrasi ini adalah langkah bagus dan terobosan yang luar
biasa yang telah diluncurkan Pemerintah Kota Bandung hari ini," ujarnya.
Toni Wijaya pun berharap, program
inovasi terintegrasi ini pun menjadi percontohan dan juga diadaptasi oleh rumah
sakit lainnya, khususnya rumah sakit pemerintah di Kota Bandung.
Ia pun menilai program inovasi
Katresna dan Senandung Perdana memberikan harapan besar bagi masyarakat Kota
Bandung, terutama bagi para korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasaan
fisik maupun psikis.
Terlebih, berdasarkan data DP3A Kota
Bandung pada tahun 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
cukup tinggi. Diharapkan layanan Katresna dan Senandung Perdana bukan hanya
menjadi wadah pemulihan kondisi para korban, baik fisik maupun psikis, namun
juga menjadi sarana edukasi dan pencegahan untuk mencegah tindakan kekerasan
bagi masyarakat Kota Bandung lainnya.
"Selama ini sudah cukup banyak
kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang terjadi, termasuk
di Kota Bandung. Sehingga para korban dari kasus-kasus yang sudah maupun akan
terjadi harus ditangani dengan baik dan benar," ucapnya.
Toni Wijaya pun menegaskan, DPRD Kota
Bandung akan siap untuk bersinergi di dalam mendukung program-program
Pemerintah Kota Bandung yang bertujuan untuk membantu perbaikan sosial juga
kesejahteraan masyarakat. Ia berharap seluruh OPD bisa menguatkan konektivitas
layanan demi kemudahan bagi masyarakat Kota Bandung.
"Kami berharap dengan
fasilitas-fasilitas yang dihadirkan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat bisa
mendapatkan hak-haknya di dalam memperoleh pelayanan. Sehingga kehidupan
masyarakat bisa merasa aman, nyaman, tenang, mudah, karena terlayani dengan
baik," katanya.
Wali Kota Bandung M. Farhan
mengatakan, layanan baru ini merupakan langkah progresif untuk menghubungkan
bidang-bidang antar dinas atau OPD.
“Kolaborasi adalah kunci peningkatan
layanan bagi warga Kota Bandung. Sistem pelayanan publik yang diperlukan adalah
yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini merupakan awal menuju layanan
publik yang lebih baik,” tuturnya.(Editor/Cipta/red).
