![]() |
Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Indri Rindani menjadi narasumber kegiatan Publik Talk, |
Indri menilai masih ada stigma negatif
tentang kehadiran kaum perempuan hanya sebagai pelengkap dan dinilai tidak bisa
berbuat apa-apa.
“Untuk menjadi politisi perempuan di
Kota Bandung amat sangat tidak mudah. Ada omongan miring mengatakan ‘biasa apa
perempuan? Bisa sosialisasi program atau hanya sosialita saja?’,” kata Indri.
Tidak hanya itu, Indri mengatakan
masih ada anggapan dari sebagaian pihak terkait kinerja wakil rakyat. Untuk
itu, ia melihat perlu adanya pemanfaatan media guna menyebarluaskan informasi
terkait kinerja DPRD Kota Bandung.
“Apa yang kita lakukan tentunya harus
terlihat karena agar tidak ada stigma lagi soal anggota dewan apa kerjanya?
Jadi program-program diliput oleh media dan saat ini di DPRD Kota Bandung media
sosialnya aktif untuk menyebarluaskan informasi soal kinerja DPRD Kota
Bandung,” kata Indri.
Oleh karena itu, Indri ingin
membuktikan kehadiran perempuan di DPRD Kota Bandung dapat mengawal dan membuat
peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat Kota Bandung. Salah satunya adalah
Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang beberapa waktu ke
depan akan rampung.
“Kita baru menyelesaikan pansus 5
Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Allhamdulillah akan segera hadir
yang selama ini Kota Bandung belum punya perda itu,” tuturnya.
Dalam acara ini turut hadir Wakil
Bupati Garut, Putri Karlina, Wakil Rektor III Telkom University, Prof. Dr.
Ratri Wahyuningtyas, S.T., M.M serta Seniman, Vinny Soemantri sebagai pembicara
dalam Public Talk ini. (Sidiq/red).